Menurut Komisi X, roadmap pendidikan 2020-2035 masih perlu disempurnakan

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyerahkan konsep Roadmap Pendidikan 2020-2035 kepada Komisi X DPR.

Namun, Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya memiliki beberapa catatan yang perlu disempurnakan dalam roadmap tersebut.

Baca juga: Ini Empat Landasan Saat Membuat Roadmap Pendidikan 2020-2035

“Kami mengapresiasi upaya Kemendikbud untuk menyusun roadmap pendidikan bagi Komisi X untuk mengawal setiap tahapan

sesuai dengan amanat konstitusi dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” kata Huda saat rapat dengar pendapat. di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/18/11/2020).

“Meski Kemendikbud sudah memaparkan konsep roadmap pendidikan 2020-2035, Komisi X masih memberikan komentar,” kata Huda.

Petunjuk pertama, kata Huda, Komisi X memandang roadmap pendidikan sebagai dokumen pemerintah yang akan menjadi landasan kebijakan pendidikan hingga 2035. Namun, dokumen itu tidak dilengkapi landasan hukum dan kajian dalam bentuk ilmiah. teks.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan ke dalam email Anda.
email pendaftaran

“Oleh karena itu, hingga saat ini (dasar hukum dan kajian akademik), Komisi X belum menerima apapun dari roadmap yang disiapkan Kemendikbud,” kata Huda.

Baca juga: 5 Komentar Komisi X Tentang Roadmap Pendidikan 2020-2035

Lebih lanjut dikatakan, platform pendidikan digital sebagai bagian dari transformasi pendidika

n dalam roadmap, belum mencerminkan keragaman kebutuhan daerah, baik dari segi kurikulum, kualitas pendidikan maupun manajemen di satuan pendidikan.

Selanjutnya, Komisi X menilai roadmap pendidikan tidak mencakup layanan bagi penyandang disabilitas, program pelengkap guru non-ASN atau guru relawan, program layanan nondiskriminasi bagi lembaga pendidikan negeri dan swasta, dan rencana anggaran untuk fungsi pendidikan.

Terutama dalam memenuhi 20 persen dari APBN dan APBD serta memastikan realisasi anggaran tersebut sepenuhnya didedikasikan untuk fungsi pendidikan.

Baca Juga: Komisi X: Roadmap Pendidikan Arahan Presiden Harus Antisipasi Perubahan Dunia

“Catatan keempat, dan saya sudah berkali-kali menyampaikannya di berbagai forum, belum terbuka untuk umum

dan dinyatakan secara jelas terkait transformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia,” kata politisi PKB itu.

“Itu sama sekali tidak dipetakan secara serius dalam roadmap pendidikan kita,” kata Huda.

Komentar terakhir dari Komisi X adalah kualitas dan kompetensi mahasiswa Pancasila yang sedang dibentuk belum disempurnakan.

“Di antaranya menambah substansi atau nilai kejujuran, penguatan demokrasi, nasionalisme, cinta tanah air dan toleransi, pola pembelajaran dari satuan pendidikan, dan keterlibatan orang tua,” kata Huda.

LIHAT JUGA :

indonesiahm2021.id
unesa.id
unimedia.ac.id
politeknikimigrasi.ac.id
stikessarimulia.ac.id
ptsemenkupang.co.id

Rate this post